Page 16 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019
P. 16
Salah satu kendala guru honorer belum bisa mengikuti sertifikasi pendidik selama ini
adalah peraturan yang menyebutkan harus tenaga pendidik tetap yang diangkat
yayasan untuk sekolah swasta atau diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
(PPK) untuk sekolah negeri.
Didi membeberkan, ada perubahan peraturan dalam pelaksanaan sertifikasi, yaitu
dalam Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
4184/B4/GT/2018 Tanggal 15 Februari 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Calon Peserta PPG dalam Jabatan.
Di surat itu disebutkan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri (guru honorer)
dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas
Pendidikan lima tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
"Fakta di lapangan kepala daerah atau kepala Dinas Pendidikan jarang yang
berkenan memberikan SK," ujarnya.
Ketentuan lainnya persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan
di atas, hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan,
tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik.
Artinya kalaupun guru honorer mendapatkan sertifikat guru melalui PPG akan tetapi
sertifikat tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat penerimaan tunjangan
fungsional guru.
"Jadi walaupun sudah memiliki sertifikat pendidik guru honorer belum bisa
mendapatkan tunjangan fungsional guru (TFG)," ujarnya
Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau Satuan Pendidikan, kecuali guru
yang mengajar di daerah khusus (3T). Artinya pemerintah pusat tidak dapat
Page 15 of 110.
