Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019
P. 66
sangat besar yang harus mendapat atensi pemerintah seiring dengan visi-misi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin meningkatkan potensi SDM di Indonesia.
Pemerintah sebagai fasilitator harus melakukan penyelarasan agar sinergitas
hubungan terjalin baik dengan Ormas untuk percepatan pelaksanaan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seiring dinamika perkembangan di era reformasi, Kemendagri sebagai pemegang
amanah pelaksana pembinaan Ormas di daerah sejak 2017 menyelenggarakan
acara Penganugerahan bagi Ormas yang berprestasi dan memberikan kontribusi
secara nyata bagi pemerintah dalam hal ini ikut melaksanakan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hadi mengatakan, pemberdayaan Ormas tidak hanya berorientasi pada pemberian
dana hibah saja, tapi harus juga meningkatkan peran pemerintah untuk
meningkatkan nilai kehadiran Ormas bagi anggota dan masyarakat.
Karena Ormas dibentuk sukarela didasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan, dan
tujuan serta apa yang menjadi titik utama yang diharapkan Ormas itu. Hadi
berharap pemberdayaan Ormas diletakkan pada pembinaan, agar Ormas lebih
profesional dalam mencapai tujuan organisasi kemasyarakatan itu sendiri.
Penganugerahan yang dilangsungkan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi bukti
jika pemerintah tidak alergi dengan keberadaan ormas, sebab kehadiran ormas itu
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ia mengingatkan
agar ormas-ormas tetap berada di dalam koridor UUD 1945 dan Pancasila sebagai
dasar operasional mereka.
"Silakan memiliki ciri tapi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan
Pancasila," ujar Hadi. (Antara)
Page 65 of 110.
