Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020
P. 94
Title OMNIBUS LAW DINILAI JADI SOLUSI EKONOMI USAI PANDEMI CORONA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 31 Maret 2020
https://republika.co.id/berita/q82dpy354/omnibus-law-dinilai-jadi-solu si-ekonomi-usai-
Page/URL
pandemi-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan menjadi solusi
dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. UU tersebut dinilai akan memberikan kemudahan
di sektor investasi dalam menggenjot pembangunan di Tanah Air.
Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman mengatakan,
perekonomian Indonesia saat ini tengah melemah setelah dikepung virus Corona. Dia
mengatakan, Indonesia akan membutuhkan investasi besar yang harus dilindungi regulasi
dan aturan perundang-undangan.
"Karena kedepan pasca wabah corona, negara membutuhkan investasi untuk menggenjot
pembangunan ekonomi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/3).
Dia menilai, RUU Omnibus Law akan memberikan keadilan sosial dari sisi ekonomi antara
pekerja dengan pengusaha yang saling menguntungkan. Dia mengatakan, hal itu itu akan
membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Melihat hal itu, dia berpendapat bahwa
eksekutif dan legislatif harus merangkul keinginan pengusaha dan tenaga kerja dalam
pembahasan RUU tersebut. Sehingga tercipta harmonisasi melalui Omnibus Law.
"Tentunya simbiosis mutualisme antara pengusaha dan tenaga kerja menjadi prioritas
utama dalam RUU Omnibus Law," katanya.
Staf Khusus Wakil Presiden ini tidak memungkiri bahwa penyebaran virus corona
berdampak luar biasa bagi ekonomi dunia dan nasional. Dia mengatakan, wabah corona ini
harus menjadi evaluasi yang sangat mendalam bagi pemerintah dan DPR.
"Harus diakui bahwa kita sangat tidak siap dalam menangani dampak dari virus corona
dikarenakan tidak adanya pondasi kedaulatan ekonomi yang di fokuskan dalam satu
gerakan nasional," katanya.
Dia melanjutkan, kondisi itu membuat Indonesia menjadi rapuh dan konsumtif sehingga
bergantung dengan negara lain. Meski demikian, dia menilai wajar bila pembahasan RUU itu
menuai pro dan kontra.
"Pro dan Kontra biasa dalam setiap usulan RUU tapi yang lebih penting bahwa RUU
Omnibus Law muncul harus menganut kepada sila kelima yakni "Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia," katanya.
Page 93 of 103.
