Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020

pada September 2019 lalu, melalui saluran diplomatik dan finalisasi pembaharuan
MoU EPS, dan pihak Korsel secara prinsip setuju untuk digelar pertemuan teknis
JWG (Joint Working Group) pada akhir Februari 2020 di Korsel, " kata Menteri Ida.

"Kita komitmen meningkatkan pelindungan, sehingga Mou EPS tersebut nantinya
ada penambahan-penambahan. Yang mana perlu adanya kompromi dari Korea.
Secara substansi kedua pihak sudah oke, maka akan kita segerakan untuk
diselesaikan. Semoga EPS ini dapat segera ditandatangani untuk menjamin
perlindungan lebih baik bagi pekerja migran kita di Korsel," kata Menaker Ida.

Menaker Ida menambahkan, selain perundingan finalisasi renewal EPS, forum JWG
nanti juga akan membicarakan masalah legal drafting (keabsahan hukum) dari
kedua negara. Tim Pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari
Kemnaker, Kemlu dan BNP2TKI Menaker Ida mengungkapkan perundingan
pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korsel telah berlangsung sejak
2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan revisi/tambahan klausul
untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara itu, format MoU
penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara pengirim, termasuk
Indonesia.

"Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-
draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih
terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan
kesepakatan dari kedua belah pihak," ujarnya.

"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Mou ini sudah habis masa
berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa
berlakunya. Dengan adanya regulasi PMII yang baru ini, maka perlu adanya
adjustment," lanjut Menaker Ida.

Menaker Ida menjelaskan melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di
Korsel akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja
Korsel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel.
Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan
perlindungan PMI di Korsel.

"Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi,
jasa, perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru
menempatkan di sektor manufaktur dan perikanan," kata Menaker Ida.

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan Editor: Budisantoso Budiman COPYRIGHT (c)2020 .

Page 3 of 98.