Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 98
berdialog dengan beberapa organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi dan juga
beberapa saat yang lalu juga berbicara dengan serikat-serikat pekerja dan yang
lain," urai Airlangga.
Airlangga menerangkan, substansi dari Omnibus Law terdiri dari 11 klaster, yaitu
klaster penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan,
kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha;
dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi;
pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; serta kawasan ekonomi, baik
itu kawasan industri.
"Berdasarkan inventarisasi daripada 11 klaster tersebut, sampai dengan sore hari ini
teridentifikasi 1.244 pasal dan 79 undang-undang. Jumlah pasal dari Omnibus Low
itu sendiri masih diinventarisasi, tetapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah pasal
yang dibatalkan. Jadi ada, ini untuk melihat seberapa besar magnitude daripada
pembahasan," jelas Airlangga.
Arahan Presiden, menurut Menko Perekonomian, agar masing-masing kementerian
melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, agar pada saat
pembahasan ini sebagian masyarakat mengetahui tujuan omnibus law cipta
lapangan kerja ini, serta melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait dengan
implementasi persiapan omnibus law ini.
"Bapak Presiden juga mengharapkan agar segera dilakukan pembahasan dan juga
berkomunikasi dengan partai-partai yang memiliki kursi di DPR," ujar Menko
Perekonomian, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.
Page 97 of 98.
