Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JANUARI 2021
P. 23
Judul Antisipasi PMI Ilegal, Pemerintah Diminta Awasi Daerah Perbatasan
Nama Media bisnis.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210105/12/1339029/antisipasi-pmi-
ilegal-pemerintah-diminta-awasi-daerah-perbatasan
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-01-05 18:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Menurut saya masalah ini bisa diselesaikan. Persoalannya adalah keseriusan pemerintah dalam
menjalankan perangkat negara
neutral - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Jadi,
ketika permintaan meningkat, semua sudah berjalan dengan smooth
neutral - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant CARE) Berdasarkan perhitungan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pekerja migran Indonesia jumlahnya 2 kali dari
jumlah yang bekerja di suatu negara
Ringkasan
emerintah didesak untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan untuk mengantisipasi
melonjaknya angka pekerja migran tanpa dokumen asal Indonesia pada tahun pemulihan ini.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pemerintah dapat membentuk polisi khusus ketenagakerjaan yang bertugas menjaga jalur
keluar-masuk pekerja migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen.
Selain itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), dan kementerian/lembaga lainnya diharapkan segera duduk bersama untuk
melakukan pembahasan terkait, terutama mengenai pendataan.
ANTISIPASI PMI ILEGAL, PEMERINTAH DIMINTA AWASI DAERAH PERBATASAN
Pemerintah didesak untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan untuk
mengantisipasi melonjaknya angka pekerja migran tanpa dokumen asal Indonesia pada tahun
pemulihan ini.
22
