Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JANUARI 2021

Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Siba-rani, Selasa (5/1/2021), mengatakan, RPP
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta semua RPP tentang Ketenagakerjaan
merupakan rancangan peraturan turunan yang paling dinantikan publik. RPP tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria yang akan mengatur perizinan berusaha berbasis risiko sedang
dibahas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

ASPIRASI PUBLIK TERHAMBAT

Belum semua rancangan aturan turunan Undang-lJndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja bisa diakses masyarakat. Akibatnya, masyarakat sulit menyampaikan aspirasi.

Lima hari menjelang batas akhir penyampaian aspirasi, sejumlah rancangan peraturan turunan
Un-dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum bisa diakses publik lewat
portal yang disediakan pemerintah. Penyampaian aspirasi publik terhambat.

Dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP), baru 29 RPP yang diunggah pemerintah ke
laman uu-ciptakerja.go.id. Sementara dari empat rancangan peraturan presiden (perpres), masih
ada satu rancangan yang belum diunggah pemerintah.

Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja akan menutup pengumpulan aspirasi publik pada 10 Januari
2021.

Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani, Selasa (5/1/2021), mengatakan, RPP
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta semua RPP tentang Ketenagakerjaan
merupakan rancangan peraturan turunan yang paling dinantikan publik. RPP tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria yang akan mengatur perizinan berusaha berbasis risiko sedang
dibahas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Adapun empat RPP terkait kluster ketenagakerjaan sedang dibahas Kementerian
Ketenagakerjaan. Keempat RPP itu adalah RPP tentang Jaminan Kehilangan Pek erjaan; RPP
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP tentang
Pengupahan.

"Beberapa RPP memang pembahasannya cukup alot. Kami di tim aspirasi juga ditanya publik
dan aspirator. Seharusnya per Senin, 4 Januari 2021, semua RPP sudah dikumpulkan," kata
Franky.

Tim Serap Aspirasi meminta agar draf RPP dan rancangan perpres dapat dikumpulkan sebelum
10 Januari 2021 atau sebelum pengumpulan aspirasi dari publik ditutup. Jika sampai tenggat itu
belum diunggah kementerian teknis terkait ke portal, tim akan mempertimbangkan
memperpanjang proses pengumpulan aspirasi.

"Kami lihat perkembangan setelah 10 Januari, bisa saja diperpanjang. Tetapi, (perpanjangan)
khusus untuk RPP dan rancangan perpres yang belum diunggah sampai sekarang," ujarnya.

Franky mengingatkan, waktu yang tersisa semakin sempit. Sebab, UU No 11/2020 tentang Cipta
Kerja memberi mandat, tiga bulan setelah UU ditetapkan, peraturan turunan dan pelaksana
sudah harus tuntas disusun. Artinya, semua rancangan peraturan turunan harus sudah
ditetapkan paling lambat pada awal Februari 2021.
"Dengan adanya belasan RPP yang belum diunggah, jadi agak mengganggu proses aspirasi,
meskipun ada juga aspirator yang melihat konteks UU dan tetap mengajukan aspirasi meski draf
RPP-nya belum ada," tambah Franky.

7