Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MEI 2019
P. 51
Title PEMERINTAH AKAN UBAH RUMUS PENENTUAN UPAH BURUH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 08 Mei 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190508193640-92-393186/pemerint ah-akan-
Page/URL
ubah-rumus-penentuan-upah-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan mengakui telah memulai pembahasan revisi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan .
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (
Jokowi ) untuk memperbaharui aturan tersebut.
Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi
dengan baik pekerja maupun pengusaha untuk merevisi aturan tersebut.
"Kami sudah diskusi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan sudah
kami diskusikan (revisi PP Pengupahan)," tuturnya, Rabu (8/5).
Menurutnya, masing-masing pihak telah menyampaikan pandangan dan pendapat
terkait permasalahan pengupahan serta permasalahan ketenagakerjaan secara
umum. Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan masih membutuhkan
diskusi lebih lanjut untuk merevisi aturan tersebut.
"Tinggal bagaimana kami akan diskusi seperti apa alternatif yang lebih baik. Ini
masih perlu banyak diskusi, masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya
bahan," ujarnya.
Meski pembahasan telah dimulai, ia masih belum memiliki prediksi kapan revisi PP
Pengupahan selesai. Ia juga belum bisa memastikan lamanya proses revisi regulasi
tersebut.
Andriani hanya berujar seluruh pihak terkait sangat insentif membahas
pembaharuan regulasi yang sudah berlaku sejak 2015 itu.
"Cepat atau bagaimana itu tergantung sejauh mana kami bisa mengkonsolidasikan
keinginan pekerja dan pengusaha. Kemudian kepentingan masyarakat bisa kami
rangkum dan kami dapatkan hasilnya," jelasnya.
Perubahan Formula Perhitungan Upah Andriani mengatakan salah satu hal krusial
yang dibahas dalam revisi PP Pengupahan adalah formulasi Upah Minimum Provinsi
(UMP). Dalam Pasal 44 Ayat 2 PP Pengupahan disebutkan bahwa formula
penghitungan UMP didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan pemerintah tengah mengkaji perubahan formulasi UMP tersebut.
"Ini yang sedang kami kaji dan kami simulasi-simulasi. Kira-kira ke depan seperti
Page 50 of 54.
