Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan
                                                 17 Februari 2020

                                                    Berita Terbaru
                                                                            Negatif; 100
                            120
                            100              Positif; 82

                             80
                             60
                             40

                             20
                             0
                                             Positif                       Negatif

                                                    NEWSTREND


                 Judul          :  PENUMPANG GELAP DALAM OMNIBUS LAW

                 Sentimen       :  Negatif


               RINGKASAN

               Isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR terus menuai sorotan. Selain seputar
               perubahan sistem pengupahan buruh yang memberangus upah minimum, yang
               terbaru adalah soal pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

               Adanya dugaan penumpang gelap tersebut dapat dibuktikan oleh para pekerja dan
               aktivis, dimana penumpang gelap diduga berupaya melobi pemerintah yang selama

               ini menyusun dan ingin mengegolkan pembahasan RUU itu.

               Aktivis menilai positif apabila Omnibus law memiliki misi sebagai payung hukum
               untuk menciptakan banyak lapangan kerja dan peningkatan investasi. Namun, misi
               tersebut jangan sampai mengorbankan visi keadilan dan kemakmuran untuk rakyat.
               Jangan sampai omnibus law menjadi semacam bus sewaan untuk kelompok
               masyarakat yang memegang uang.

               Sejumlah pakar hukum juga dianggap sudah berkali-kali mengingatkan agar
               penyusun omnibus law mematuhi beberapa norma yang telah diputus dalam sidang
               uji materi. Kejanggalan yang tidak masuk akal justru ditemukan dengan

               memasukkan kembali norma-norma yang telah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK)
               dalam draf omnibus law.







                                                       Page 1 of 336.
   1   2   3   4   5   6   7