Page 232 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 232
Apalagi, beberapa waktu lalu Kepolisian RI berhasil mengungkap sindikat
perdagangan orang ke Timur Tengah, bahkan beberapa negara yang sedang
berkonflik.
"Beberapa korban praktik perdagangan orang juga telah ditangani Migrant Care,"
ujarnya.
Relasi Indonesia-Arab Saudi kembali disorot setelah salah satu tenaga kerja
Indonesia, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati pada Senin (29/10).
Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, itu dihukum pancung karena dianggap
terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sang majikan, Suud Mulhak Al
Utaibi, pada 2010 lalu.
Salah satu akar masalah adalah Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati WNI tanpa
memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah.
Langkah Saudi itu memicu protes Indonesia yang telah tiga kali 'kecolongan'.
Sebelum Tuti, eksekusi Zaini Misrin pada Maret lalu, serta Siti Zaenab dan Karni binti
Medi Tarsim pada 2015 lalu juga dilakukan tanpa memberi notifikasi kepada
pemerintah Indonesia.
Menurut Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia,
Yon Machmudi, eksekusi Tuti seharusnya bisa dijadikan momentum pemerintah
Indonesia untuk menegaskan sikap terhadap Saudi.
Selain protes, Yon menilai pemerintah seharusnya mulai menempatkan isu
perlindungan WNI dan TKI sebagai bahan pertimbangan sebelum menjalin kerja
sama atau kesepakatan apa pun dengan Saudi.
Sebab, menurut Yon, pemberian notifikasi dalam konteks pelaksanaan hukuman
mati ini erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Meski dalam hal ini Saudi
memang tak memiliki kewajiban memberitahu pihak asing ketika akan
melaksanakan hukum domestiknya.
"Memang ini hak Saudi untuk melaksanakan hukuman mati karena ini ada dalam
konstitusinya. Tetapi tetap, Saudi seharusnya menghargai permintaan RI selama ini
dengan memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan hukuman mati," ucap
Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (31/10).
"Kasus Tuti kemarin saya kira harus mulai menjadi prioritas RI ketika membicarakan
kerja sama dengan Saudi. RI harus mempertimbangkan masalah ini sebelum
menjalin kerja sama yang lain dengan Saudi karena ini menyangkut perlindungan
WNI di luar negeri." (ard).
Page 231 of 656.
