Page 250 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 250

Title          KELOMPOK MAHASISWA DI AMBON DESAK PENCABUTAN PP 78/2015
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      01 Mei 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/851622/kelompok-mahasiswa-di-ambon-d esak-
               Page/URL
                              pencabutan-pp-78-2015
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

                  KELOMPOK MAHASISWA DI AMBON DESAK PENCABUTAN PP
                                                      78/2015

               Rabu, 1 Mei 2019 10:42 WIB


               Arsip Foto. Sejumlah pekerja memisahkan daging ikan tuna jenis sirip kuning
               sebelum diekspor di industri pengolahan ikan tuna di Desa Tawiri, Ambon, Maluku.
               (Izaac Mulyawan)

               Ambon (ANTARA) - Puluhan mahasiswa di Ambon yang menamakan diri Komitmen
               1 Mei mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan pada peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu.

               "Sejak PP No.78 tahun 2015 diberlakukan, maka peranan serikat pekerja dalam
               menentukan upah buruh tidak ada andil," kata koordinator "Komitmen 1 Mei" Ilen
               Alamin saat berorasi dalam aksi damai untuk memperingati Hari Buruh di kawasan
               Gong Perdamaian Dunia, Ambon.

               Ia mengatakan sebelumnya upah buruh ditentukan secara tripartit oleh pemerintah,
               pengusaha dan serikat pekerja, namun sejak PP No.78 tahun 2015 berlaku
               pemerintah yang lebih berperan dalam menentukan upah buruh.

               Komitmen 1 Mei juga menyoroti upah buruh di Maluku yang tidak sesuai dengan
               Kebutuhan Hidup Layak.

               "Rasanya Upah Minimun Provinsi (UMP) Maluku 2019 yakni Rp2.400.664 harus
               dinaikkan karena tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," kata Ilen.

               Komitmen 1 Mei mendesak pemerintah mengawasi kepatuhan perusahaan dalam
               memenuhi ketentuan mengenai cuti hamil bagi perempuan pekerja.

               "Jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku hendaknya intensif mengawasi
               perusahaan dalam menerapkan ketentuan cuti hamil dan hak-hak buruh lainnya,"
               tandas Ilen.

               Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku
               Yeheskel Haurissa SH dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi
               Maluku Matheis Kailola belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan mengenai
               peringatan Hari Buruh.





                                                      Page 249 of 656.
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255