Page 327 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 327

Title         PEKERJA BATAM TUNTUT PENETAPAN UMS
                Media Name    antaranews.com
                Pub. Date     01 Mei 2019
                Page/URL      https://www.antaranews.com/berita/851792/pekerja-batam-tuntut-penetapa n-ums
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative






               Batam (Antara) - Ratusan pekerja yang tergabung dalam sejumlah aliansi buruh di
               Kota Batam Kepulauan Riau menuntut pemerintah provinsi segera menetapkan
               Upah Minimum Sektoral, dalam aksi merayakan Hari Buruh, May Day 2019, Rabu.

               "Hari Buruh 2019 adalah hari yang menyedihkan. May day seharusnya bergembira
               tapi kami rayakan dalam kesedihan karena pemerintah belum tetapkan UMS yang
               merupakan nafas hidup buruh," kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan
               Buruh Indonesia Kota Batam Masmur Siahaan.

               Semestinya pemerintah sudah menetapkan UMS sejak Januari 2019, namun hingga
               menginjak bulan kelima, pekerja masih belum mendapatkan kepastian.

               Karenanya, sambung Masmur Siahaan, perayaan Mau Day di Batam dilaksanakan
               dalam kondisi berduka.

               "Kami sampaikan ke pemerintah agar segera tetapkan UMS," kata dia.

               Ia menyatakan, bila pemerintah tidak segera menetapkan UMS hingga akhir Mei
               2019, maka akan semakin banyak pekerja yang turun ke lapangan melaksanakan
               aksi unjuk rasa bersama-sama.

               "Buruh akan protes lebih besar, apabila sampai akhir bulan Mei belum juga," kata
               dia.

               Karena itu juga, perayaan May Day tahun ini dipusatkan di kantor perwakilan
               Gubernur Kepri di Batam, Graha Kepri. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang
               dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Batam.

               Selain menuntut UMS, ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah, yang
               menetapkan bidang pengawasan dan penindakan di Dinas Tenaga Kerja provinsi.

               Padahal sebelumnya, bidang itu berada pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota.

               Menurut dia, pengawasan dan penindakan akan lebih sulit dilakukan oleh
               pemerintah provinsi, karena jangkauannya yang luas. Apalagi Kepri adalah provinsi
               kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau.

               "Pengawasan ketenagakerjaan dipindah ke Kepri, sehingga kordinasi dan pelaporan





                                                      Page 326 of 656.
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332