Page 394 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 394
Untuk itu dia memberikan tiga masukan kepada presiden, yang pertama adalah
memberikan kesempatan kepada buruh untuk merundingkan permasalahan
pengupahan.
Menurutnya, kerugian bagi buruh selama ini adalah hilangnya hak berunding buruh
yang diwakili oleh serikat buruh. Hal itu juga yang membuat upah buruh masih
murah meskipun kenaikan terjadi setiap tahunnya.
Selanjutnya, Said meminta mencabut formula kenaikan upah minimum dengan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu di ganti dengan formula survei pasar yang
kemudian di rundingkan dalam dewan pengupahan.
Sebelumnya, Said pernah meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dihitung
berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Saat ini komponen KHL berjumlah 60
item, pihaknya juga bakal mengusulkan agar item KHL ditambah menjadi 84.
"Seharusnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 dan
pasal 89, harusnya (KHL) dipakai, lalu dewan pengupahan yang tripartit itu survei ke
pasar. Tapi dengan PP 78 kan direduksi hanya melihat inflasi dan pertumbuhan
ekonomi," katanya Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikFinance, Jumat
(19/10/2018).
Bahkan, pihaknya pernah melakukan survei kebutuhan hidup layak terhadap buruh
di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Hasilnya, upah tahun ini selayaknya naik 20-
25%, kalau berdasarkan dengan kualitas dan harga KHL. Perhitungan itupun baru
mengandalkan 60 item KHL.
May day, Ribuan Buruh Purwakarta Bertolak ke Jakarta
Kembali lagi ke masukan Said kepada Presiden Jokowi, masukan yang ketiga adalah
dia meminta pemerintah memberlakukan upah minimum sektoral secara
menyeluruh dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayar upah minimum.
Untuk tahun 2019 ini, Kemnaker menaikkan UMP sebesar 8,03%. Kenaikan itu
dihitung dari formula angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tahun ini sendiri
inflasi nasional sebesar 2,88% ditambah pertumbuhan PDB sebesar 5,15%.
Said Iqbal sendiri mengaku mendapatkan angin segar saat presiden akan melakukan
revisi pada aturan pengupahan. Presiden sendiri telah meminta jajarannya termasuk
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk mempersiapkan konsep revisi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. (hns/hns)
Page 393 of 656.
