Page 521 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 521
Title PENGUSAHA: KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN JANGAN DIPOLITISASI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 30 April 2019
https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pqqdtu383/pengusaha-k ebijakan-
Page/URL
ketenagakerjaan-jangan-dipolitisasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menjelang perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2019, dunia usaha berharap
agar aksi-aksi penyaluran aspirasi yang biasa dilakukan para serikat pekerja
dijauhkan dari nuansa politik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI
Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, aksi hari buruh sebaiknya memberikan
kesan positif kepada publik.
"Lazimnya hari buruh tidak lepas dari aksi demonstrasi yang dilakukan serikat
pekerja dan buruh. Di Indonesia, hari buruh masih diwarnai dengan aksi turun ke
jalan yang kurang produktif. Tapi itu kembali kepada serikat masing-masing," kata
Sarman saat dihubungi Republika.co.id , Senin (29/4).
Sarman mengatakan, pasca gelaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif
2019, dunia usaha tengah berharap agar para investor merealisasikan rencana
investasi di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan situasi dan perburuhan dalam negeri
yang kondusif yang jauh dari demonstrasi atau pemogokan.
Selain juga tetap diperlukan suatu stabilisasi politik, keamanan, kepastian hukum,
hingga insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha. "Untuk
itu, kami sangat berharap agar peringatan hari buruh tahun ini, kalaupun dilakukan
aksi, agar dapat berjalan aman, nyaman, sejuk, dan penuh persatuan," ujar
Sarman.
Harapan tersebut, tidak lain dan bukan hanya agar memberikan sinyal positif
terhadap investor dalam memandang situasi domestik Indonesia.
Masih menyangkut soal situasi politik, baru-baru ini para ketua umum serikat
pekerja dan buruh bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat
(26/4) pekan lalu. Kesepakatan dari pertemuan itu yakni terkait restu Presiden Joko
Widodo untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Sebagaimana diketahui, PP tersebut selalu ditolak dan diminta untuk dihapuskan
oleh para serikat pekerja karena dinilai tidak mewadahi keinginan buruh untuk
meningkatkan kesejahteraan.
Sarman menegaskan, secara prinsip dunia usaha mendukung sejauh itu dilakukan
Page 520 of 656.
