Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2019
P. 214
penegak hukum ketenagakerjaan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan
UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk dugaan
adanya tindak pidana ketenagakerjaan.
Sementara Eva Trisiana, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar
Negeri menjelaskan penempatan PMI ke Timur Tengah tetap dilarang dan ditutup
sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.
Untuk menghindari pemahaman keliru ke masyarakat menyusul disepakatinya kerja
sama Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel system) Pekerja Migran
Indonesia antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi merupakan
pola baru penempatan pekerja migran melalui satu sistem dibawah kontrol langsung
pemerintah. SPSK ini dilakukan dengan jumlah dan waktu terbatas serta hanya
dapat dilakukan oleh P3MI yang terseleksi.
Penempatan PMI terbatas hanya untuk enam profesi saja, yaitu baby sitter, family
cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper dengan daerah
penempatannya pun terbatas hanya di Jeddah, Madinah, Riyadh, Damam, Qobar
dan Dahran.
Eva menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan segan
memberikan sanksi tegas hingga mencabut ijin kepada P3MI yang terbukti
melanggar peraturan perundangan termasuk melakukan proses pidana sesuai
ketentuan berlaku.
Eva juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bujuk
rayu untuk bekerja keluar negeri dengan mudah.
"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten/Kota setempat," kata Eva. [ray]
Page 213 of 255.
