Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2019
P. 239
"Di sini, kan, kalau ini hujan bagaimana, katanya.
Namun bagi Kadiv Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
M. Isnur, apa yang dilakukan polisi berlebihan. Polisi, katanya, melanggar prinsip
konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan konvensi anti penyiksaan.
Isnur bilang satu-satunya pihak yang berhak memberi hukuman adalah hakim lewat
persidangan.
"Harusnya kalau memang tindak pidana, lakukan penyelidikan, penyidikan. Tidak
menghukum luar aturan yang ada. Itu merendahkan kemanusiaan," Kata Isnur di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Hal serupa dikatakan sejumlah kelompok lain. Dalam rilis yang diterbitkan di situs
ijcr.or.id , Kamis lalu, sejumlah LSM mengatakan tindakan polisi Bandung sudah bisa
dikategorikan sebagai "aksi brutal." Sejumlah regulasi mereka langgar, dari mulai
Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri tentang Kode Etik Kepolisian, UUD 1945, dan
prinsip praduga tidak bersalah.
Apa yang dialami Cici, seorang pekerja pabrik di Garut, benar-benar memperlihatkan
bahwa prinsip praduga tak bersalah tak berlaku. Dia ditangkap karena dituduh
mencoret-coret mobil yang diparkir di sekitar Monumen Perjuangan di Dipati Ukur.
Dia tak melakukan itu, juga tak ada bukti sama sekali.
LSM lantas menyimpulkan kalau apa yang dilakukan polisi sangat militeristik,
padahal mereka bukanlah institusi militer.
"Perlu ada evaluasi terhadap kepolisian, yang berkat reformasi yang diperjuangkan
rakyat dipisahkan dari militer, karena tetap berperilaku militeristik setelah 19 tahun
menjadi organisasi non-militer," tulis mereka.
Page 238 of 255.
