Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 128

dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi,
              Acara  Serap  Aspirasi,  serta  melalui  Surat  Resmi  ke  Kemenko  Perekonomian  dan
              Kementerian/Lembaga terkait.



              PP SEGERA RAMPUNG, MENKO AIRLANGGA KLAIM SERAP SELURUH ASPIRASI UU
              CIPTA KERJA

              Jakarta  -  Pemerintah  segera  menyelesaikan  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Cipta  Kerja  .  Menko
              Perekonomian  Airlangga  Hartarto  mengklaim  hingga  saat  ini  pemerintah  sudah  menyerap
              seluruh aspirasi . Mulai dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang
              terdapat di portal UU Cipta Kerja yang telah disediakan.

              "Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas
              untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU
              Cipta  Kerja,  Tim  Serap  Aspirasi  (TSA),  Acara  Serap  Aspirasi,  serta  melalui  Surat  Resmi  ke
              Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait," kata Airlangga dikutip dari laman
              ekon.go.id, Senin (1/2).

              Tidak  hanya  itu,  Airlangga  menjelaskan  pemerintah  telah  melibatkan  akademisi  dan  praktisi
              hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang
              cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dia juga mengklaim semua aspirasi tersebut
              sudah ditindaklanjuti.

              "Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)
              yang  bertanggung  jawab  di  sektor  teknis,  bersama  dengan  Tim  Teknis  di  Kemenko
              Perekonomian, serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya,"
              ungkap Airlangga.

              Selain melibatkan pakar hukum, Airlangga menuturkan pemerintah juga melibatkan sejumlah
              ahli  dan  pakar  di  bidangnya,  serta  tokoh-tokoh  nasional.  Hal  tersebut agar  dapat  menyerap
              aspirasi masyarakat yang terkait dengan berbagai isu dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta
              Kerja.

              Airlangga merinci tokoh yang dilibatkan dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja antara lain,
              Franky Sibarani, Hendardi, Ari Kuncoro, Satya Arinanto, Hikmahanto, Romly Atmasasmita, Bomer
              Pasaribu,  Mukhaer  Pakkanna,  Nur  Hasan  Ismail,  Haryo  Winarso,  Muhammad  Yamin,  Budi
              Mulyanto, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, dan San Afri Awang.

              Juga  Agus  Muharam,  Robikin  Emhas,  Andi  Najmi,  Khalid  Zabidi,  Airin  Rachmy  Diani  (Ketua
              APEKSI), Azwar Anas (Ketua APKASI), Eka Sastra, M. Pradana Indraputra, Dani Setiawan, Najih
              Prastiyo, Emrus Sihombing, Dyah Ayu Paramita serta melibatkan banyak tokoh nasional lainnya
              dalam pembahasan, yang tergabung ke dalam Tim Serap Aspirasi (TSA).
              Sementara itu Airlangga menuturkan untuk mendorong penguatan implementasi UU Cipta Kerja,
              maka pemerintah menambahkan 2 peraturan pelaksanaan yaitu 1 RPP tentang Larangan Praktik
              Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor
              16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
              Sedangkan 2 RPP terkait LPI kata dia sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor
              73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang
              Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.





                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133