Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 89
Judul Pemerintah Tidak Masukan Alokasi BSU dalam APBN 2021
Nama Media investor.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://investor.id/business/pemerintah-tidak-masukan-alokasi-bsu-
dalam-apbn-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-01 16:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara di APBN
2021 tidak dialokasikan. Kami melihat kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara reguler program program kami
arahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami PHK program ini sebagian akan
terus jalan sampai kondisi normal memang diarahkan untuk menghadapi dampak pandemi
tersebut
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pelaksanaan program bantuan subsidi
upah/gaji (BSU) tidak dimasukkan dalam APBN 2021. Pihaknya masih menunggu keputusan lebih
lanjut apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak. "Kami masih menunggu, sementara di
APBN 2021 tidak dialokasikan. Kami melihat kondisi ekonomi berikutnya," ucap Menaker Ida
Fauziyah di Medan akhir pekan lalu.
PEMERINTAH TIDAK MASUKAN ALOKASI BSU DALAM APBN 2021
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pelaksanaan program bantuan
subsidi upah/gaji (BSU) tidak dimasukkan dalam APBN 2021. Pihaknya masih menunggu
keputusan lebih lanjut apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak.
"Kami masih menunggu, sementara di APBN 2021 tidak dialokasikan. Kami melihat kondisi
ekonomi berikutnya," ucap Menaker Ida Fauziyah di Medan akhir pekan lalu.
Ida menuturkan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid 19 pihaknya telah melakukan
sejumlah program, misalnya meningkatkan jumlah program padat karya baik yang dilakukan
Kemnaker maupun Kementerian/Lembaga lain. Pemerintah juga memberikan relaksasi iuran
BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun
88
