Page 275 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 275
Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang dan
pengangguran terbuka sebanyak 9,10 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
sebesar 6,49 persen.
Angka itu mengindikasikan perbaikan dari data BPS pada Agustus 2020 yang memperlihatkan
jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 138 juta orang. Terdiri dari 128 juta penduduk
yang bekerja dan 9,7 juta penganggur dengan TPT mencapai 7,07 persen.
Berbagai intervensi telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini, mulai dari dimulainya
kembali BSU pada 2021 yang di awal secara khusus menyasar pekerja di wilayah pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4, meski akhirnya penyalurannya diluaskan
di luar wilayah PPKM Level 3 dan 4.
Pemerintah pada tahap awal BSU 2021 sudah melakukan penyaluran kepada sekitar 6,7 juta
orang. Namun, kemudian dilakukan perluasan cakupan perluasan yang menyasar 1,7 juta orang
yang ditargetkan selesai pada akhir 2021.
Penyaluran BSU dan perluasannya, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, untuk
membantu para pekerja terdampak COVID-19.
"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu
pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujar Menaker Ida.
Buka penempatan PMI Tidak hanya lewat BSU, pada 2021 juga menjadi awal dibukanya kembali
penempatan pekerja migran Indonesia ke beberapa negara favorit tujuan penempatan setelah
sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020.
Upaya terus dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) termasuk berkoordinasi
dengan perwakilan Indonesia di negara-negara penempatan. Seperti, dibukanya kembali
penempatan ke Hong Kong pada Agustus 2021, ke Korea Selatan berdasarkan pernyataan
Menaker pada November 2021 dan ke Taiwan pada 11 November 2021.
Terkait PMI, pemerintah juga terus bergerak untuk memperkuat perlindungan salah satunya
dengan telah disepakatinya mekanisme penempatan satu kanal untuk penempatan tenaga kerja
Indonesia (TKI) di beberapa negara.
Hasil pertemuan Menaker Ida Fauziyah dengan Menteri SDM Malaysia Datuk Seri Saravanan
Murugan pada awal Desember 2021 membuahkan kesepakatan penempatan satu kanal yang
akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara tentang penempatan
dan perlindungan PMI.
Selain itu, dalam perbincangan tersebut kedua menteri menyepakati PMI sektor domestik hanya
diperbolehkan bekerja untuk rumah tangga beranggotakan maksimal enam orang.
MoU penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia itu sendiri masih dalam proses perundingan,
dengan penempatan PMI ke negeri jiran baru akan dibuka setelah MoU itu selesai.
Skema Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) juga rencananya akan dilakukan untuk
penempatan ke Arab Saudi.
Upah minimum Tahun 2021 juga ditandai dengan untuk pertama kalinya penetapan upah
minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam pernyataan pada Kamis (2/12), Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa aturan
pengupahan termasuk penetapan upah minimum 2022 tetap mengacu pada PP tersebut, dengan
274
