Page 37 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2019
P. 37
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan suatu kriteria terkait pelatihan jenis apa
yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut Faisal, secara umum SDM Indonesia masih memiliki soft skill yang rendah
sehingga sulit terserap, terutama oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Secara teknis, perlu disiapkan juga skill apa yang diprioritaskan. Menurutnya,
apabila pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan pengangguran maka skill
untuk industri padat karya perlu didorong.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bakal membentuk project
management office (PMO) yang mengimpelmentasikan program Kartu Prakerja.
Tugas PMO antara lain mengembangkan produk pelatihan, mengelola keuangan
program pelatihan, melaksanakan kemitraan dengan stakeholder penyedia latihan
mulai dari platform digital, kementerian dan lembaga, dan pemda serta BUMN.
Selanjut, PMO juga bertugas untuk membangun teknologi dan operasi pelatihan,
membantu menyusun infrastruktur hukum yang diperlukan, dan melakukan analisis
data untuk mendesain evaluasi proses dan keberhasilan program pelatihan.
Hingga saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah
masih belum menunjuk kuasa pengguna anggaran program Kartu Prakerja yang
mencapai Rp10 triliun tersebut.
Page 36 of 73.
