Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2019
P. 49
yang terdidik tetapi hanya sedikit yang memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan
pelaku usaha.
Oleh karena itu, tegasnya, kualitas kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sedang
dilakukan pemerintah sekarang harus dikoordinasikan dengan pelaku usaha agar
output pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah saat ini bisa langsung
diserap pelaku usaha.
Untuk mempercepat proses ini pelaku usaha juga ingin melihat skema super tax
deduction yang ditawarkan pemerintah sebagai insentif bagi pelaku usaha yang
melakukan investasi pendidikan/pengembangan SDM dan riset dan pengembamgan.
"Kami perlu tahu akan seperti apa skemanya, terutama yang terkait dengan
mekanisme klaim tax deduction- nya. Selama ini pelaku usaha sangat kesulitan
mengklaim insentif pajak pemerintah sehingga kebijakan insentif tidak membawa
dampak ekonomi yang diharapkan," ujarnya kepada Senin (19/8/2019).
Dia menilai apabila program super tax deduction ini bisa lebih mudah diklaim oleh
pelaku usaha diyakini pelaku usaha akan dengan senang hati dan beramai-ramai
melakukan investasi pengembangan SDM dan R&D di industrinya.
"Dengan demikian, trickledown effect pengembangan SDM terhadap produktivitas
ekonomi nasional betul-betul terlihat," kata Shinta.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Hariyadi Sukamdani menuturkan saat ini yang penting dilakukan pemerintah yakni
menciptakan lapangan kerjanya. Pasalnya, meningkatnya kualitas SDM tanpa
dibarengi peningkatan lapangan kerja akan percuma.
"Akhirnya kalau tenaga kerja ini dididik tanpa dibarengi perluasan lapangan kerja
akan repot nantinya. Harus seiringan. Saat ini upaya untuk memperluas lapangan
Page 48 of 73.
