Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2019

kemudian hari terkait pertanggungjawaban," jelas Tauhid.

Menurut Tauhid, penerapan kartu pra kerja ini tak bisa hanya dilimpahkan tanggung

jawabnya pada Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, serta Kementerian Perindustrian juga perlu dilibatkan.

"Itu kan ada Dirjen Binalatas (Kemenaker) ada unit menangani itu. Tapi dia harus
punya fungsi koordinatif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta

Kementerian Perindustrian. Paling tidak kementerian itu, koordinasi tidak cukup

hanya level Kemenaker tapi ditingkatkan lagi. Kementerian Koordinator dan juga
harus melibatkan Bappenas untuk perencanaan kartu pra kerja itu sendiri," papar

dia.

Ia juga membeberkan soal kriteria penerima kartu pra kerja yang harus diutamakan
pada pekerja yang di PHK dan tak mendapatkan pesangon. Lalu, menurutnya

lulusan SMA tak bisa diprioritaskan untuk mendapat kartu pra kerja.

"Jangan sampai yang tadi misal baru lulus SMA atau misal menganggur sudah

sekian lama mendapatkan kartu, menurut saya mereka boleh mendapatkan

pelatihan dan sebagainya, tapi income benefit-nya harus ada prioritas orang yang
kena PHK, tapi catatan data base harus sudah ada. Harus bisa diverifikasi. Karena

nggak mungkin, siapa yang bisa dikatakan sebagai penganggur dan kena PHK?

Paling yang mungkin adalah pekerja formal. Sementara pekerja informal hari ini

kerja jadi buruh, ojek, dan sebagainya bisa dapetin tidak? Tidak bisa. Nah itu harus
dibatasi, kriteria harus dibangun," terang Tauhid.

Tauhid menegaskan, apabila diterapkan kartu pra kerja ini terlalu dini, maka

dampaknya kartu ini rentan disalahgunakan atau ada moral hazard. Apabila mau
diterapkan, maka dapat diimplementasi secara bertahap dan pendataan harus jelas.

Page 65 of 73.