Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2019

tanpa ada batasan biaya sampai peserta dinyatakan sembuh tanpa dipungut biaya
sepeserpun.

Ia menjelaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 40/2004 bahwa
manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam bentuk pelayanan
(inkind benefit), diberikan melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka BPJS
Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara harus memperluas dan
meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di PLKK.

PLKK sendiri, kata dia, merupakan pelaksana pelayanan pengobatan dan perawatan
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tingkat lanjutan yang berbentuk Rumah
Sakit, Puskesmas, dan Klinik yang mampu memberikan upaya pelayanan kesehatan
kuratif dan rehabilitative.

"PIC PLKK tersebut haruslah benar-benar terlatih dan paham akan prosedur tata
laksana Jaminan Kecelakaan Kerja mulai dari pengecekan egibilitas tenaga kerja,
persyaratan kecelakaan kerja dan penanganan di PLKK yang akhirnya berdampak
pada kepuasan peserta dan perusahaan terhadap pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan," ujarnya.

Ia menilai jalinan hubungan baik dengan mitra PLKK merupakan sebuah keharusan
yang harus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi soal pelayanan PLKK tersebut, diharapkan
kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakit
terkait dengan penjaminan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja
bisa ditingkatkan.

Tujuan lainnya, yakni untuk meningkatkan utilisasi penggunaan PLKK dan
terselesaikannya kasus dan persyaratan dari PLKK, sinkronisasi prosedur kepada
pihak PLKK dan perusahaan yang memiliki ratio klaim JKK yang tinggi di wilayah
Kudus dengan mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan, serta terjalin
hubungan yang harmonis dengan provider PLKK yang bekerjasama sehingga dapat
memudahkan dalam berkoordinasi dalam penanganan tenaga kerja PLKK.

Page 72 of 73.