Page 145 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021
P. 145
Terkait penyalurannya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan
Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut ada beberapa permasalahan yang
ditemukan.
Komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron telah
mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat, kata Indah, dalam
keterangannya yang dikutip Minggu, 26 September 2021.
Masalah kedua, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diberi mandat sebagai pihak
penyalur itu punya keterbatasan sumber daya dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara
kolektif.
Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh kuasa pengguna anggaran (KPA).
Selanjutnya, diseminasi bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran
BSU dinilai masih kurang.
Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi
kriteria penerima BSU. "Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK pusat
dengan kantor cabang dan BPJS TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU,"
bebernya.
Ia memastikan seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan masyarakat ke
PHI melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi.
"Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk
ditindaklanjuti," tandasnya.
Terkait dengan penggunaan anggaran, per 24 September 2021 penyaluran BSU lewat Himbara
dan pembukaan rekening kolektif (burekol) telah mencapai Rp4,9 triliun.
144
