Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

CATAT! SUBSIDI GAJI BISA DICAIRKAN PENUH, TAK KENA BIAYA ADMIN

Saat ini, subsidi gaji Rp 1 juta telah tersalurkan ke 4,91 juta penerima dan telah memasukin
tahap V. Secara keseluruhan, total data penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang diserahkan
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebanyak 7,74 juta calon
penerima.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bantuan subsidi gaji Rp 1 juta tersebut tidak
dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, subsidi upah
bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya. "Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat
ditarik atau dicairkan seluruhnya," kata Ida seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu
(26/9/2021).

Ia pun mengatakan, penerima BSU diprioritaskan bagi yang tak menerima program bantuan
pemerintah lainnya selama pandemi.

Untuk diketahui, pemerintah telah menggelontorkan beragam program selain subsidi, seperti
program Kartu Prakerja hingga BLT UMUM untuk meredam dampak pandemi. "Kita prioritaskan
penerima BSU ini tidak menerima program lain, sehingga ada pemerataan penyaluran berbagai
bantuan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah," kata Ida.

Sebelumnya sempat diberitakan mengenai beberapa permasalahan terkait penyaluran subsidi
gaji. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri salah satu permasalahan tersebut yakni
komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron telah
mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.

"Kedua, terbatasnya sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif.
Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA," sebutnya.
Keempat, kurangnya diseminasi bank kepada pekerja penerima subsidi gaji mengenai
mekanisme penyaluran. Kelima, perusahaan menolak menerima dana subsidi gaji untuk pekerja
karena kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU. "Keenam, lemahnya koordinasi dan
sosialisasi antara BPJS Ketenagakerjaan pusat dengan kantor cabang dan BPJS Ketenagakerjaan
dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " " Penulis : Mutia Fauzia Editor : Mutia
Fauzia.

34