Page 353 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

NIK terdaftar sebagai penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro)

Cek statusmu di eform.bri.co.id/bpum.

NIK terdaftar di Kemendikbud

Cek statusmu di Sekolah, Perguruan Tinggi terkait atau Kemendikbud untuk memperbaharui
statusmu.

NIK terdaftar sebagai penerima Bansos

Lapor ke dtks.kemensos.go.id.

KTP atau NIK tidak valid

Segera hubungi Dukcapil di Call Center: 1500 537 atau Whatsapp/SMS 08118005373 atau Email
callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id atau kunjungi kantor Dukcapil terdekat di kotamu.
Penyebab Tak Lolos Seleksi Kartu Prakerja

Kesalahan NIK

Pendaftaran Prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri). Oleh karena itu data harus benar-benar sesuai.

Kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK dapat menyebabkan data tidak bisa terverifkasi
oleh sistem.

Berstatus Pelajar atau Mahasiswa

Salah satu syarat untuk mengikuti program Kartu Prakerja adalah tidak sedang mengikuti
pendidikan formal. Jika Anda sedang bersekolah atau kuliah dan mendaftar Kartu Prakerja, maka
dapat dipastikan tidak lolos.

Pernah Lolos Prakerja

Bagi yang pernah lolos Kartu Prakerja dan mendaftar lagi di gelombang selanjutnya, maka
dipastikan tidak akan lolos dalam seleksi gelombang berikutnya. Sebab, NIK akan diblokir agar
tidak bisa lolos seleksi Prakerja lagi di sistem Prakerja.go.id.

Hal ini dilakukan agar yang menerima Kartu Prakerja bisa merata.

Penerima Bansos

Selain itu, jika Anda pernah menerima bantuan sosial seperti, DTKS dari Kemensos, bantuan
subsidi upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM (BPUM) dan Anda
mendaftar program Kartu Prakerja, dipastikan tidak akan lolos seleksi.

Masuk Dalam Daftar Orang Yang Dilarang Menjadi Peserta Prakerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kriteria yang
tidak berhak mendapatkan Kartu Prakerja. Mereka yang tidak berhak adalah pejabat negara,
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat, aparatur sipil negara, TNI, polisi, kepala desa
beserta perangkatnya, dan direksi hingga dewan pengawas BUMN atau BUMD.

Melebihi Kuota

352