Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER UNGKAP PERMASALAHAN YANG DITEMUI DALAM PENYALURAN BSU RP
1 JUTA, PENYEBAB TAK KUNJUNG CAIR
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta masih terus dilakukan pemerintah.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker , Indah
Anggoro Putri, mengatakan hingga Jumat (24/9/2021) kemarin, total dana yang disalurkan
sebesar Rp 4,9 triliun.

Saat ini BSU telah disalurkan kepada 4.911.200 orang penerima dengan penyaluran melalui
rekening existing Bank Himbara dan burekol. "Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini
per-24 September, sebesar Rp4.911.200.000.000 (Rp4,9 Triliun), yang terdiri dari rekening
existing Bank Himbara dan burekol," ujarnya, dilansir laman Kemnaker.

Menurut Indah, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK sebanyak 7.748.630
calon penerima.

Sejak disalurkan pada Agustus lalu, penyaluran BLT gaji ini telah memasuki tahap 5. Berdasarkan
data yang disampaikan Indah tersebut, masih ada lebih dari dua juta pekerja yang belum
menerima BSU Rp 1 juta dari Kemnaker.

Lantas apa yang membuat penyaluran BSU tak kunjung cair? Perlu diketahui, Kemnaker hanya
menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA. Sehingga, pekerja yang telah memenuhi syarat dan
lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA, akan dibukakan rekening baru secara
kolektif (burekol).

Namun demikian, dalam penyaluran BSU melalui rekening Himbara selama ini juga ditemukan
berbagai permasalahan.

Permasalahan tersebut membuat penyaluran BSU menjadi lebih lama dan tak segera cair.
Masalah tersebut, kata Indah, diantaranya yakni, komunikasi antar Bank di kantor pusat dan
kantor cabang yang tidak sinkron.

Hal itu mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat. "Kedua, terbatasnya
sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif," katanya.

Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA.

Keempat, kurangnya diseminasi Bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme
penyaluran BSU.

Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi
kriteria penerima BSU.

"Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang dan
BPJS TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU," ujar Dirjen Indah.
Indah mengatakan, permasalahan tersebut akan menjadi evaluasi terkait penyaluran BSU.

"Evaluasi ini penting untuk meningkatkan prosentase penerima BSU tahun 2021 dan
meningkatkan kualitas program BSU," jelasnya.

69