Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019
P. 27
Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan menurutnya adalah salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman pada tanaga kerja terkait
pentingnya jaminan sosial baik kesehatan maupun tenaga kerja.
Targetnya bukan hanya tenaga kerja sektor formal, tetapi lebih kepada sektor
informal seperti UMKM hingga pedagang kaki lima yang mendominasi angkatan
kerja daerah itu.
"Kalau untuk BPJS kesehatan, tahun ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah bisa tercover 82 persen masyarakat. Namun untuk BPJS ketenagakerjaan
tidak bisa dengan mekanisme yang sama," katanya.
Kepesertaan BPJS tenaga kerja untuk sektor formal menjadi tanggung jawab
perusahaan, sementara untuk informal harus mandiri.
"Pengusaha kami ingatkan jangan hanya mencari untungnya saja, tetapi juga
perhatikan keselamatan pekerjanya," kata Irwan.
Agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal bisa terkerek, Pemprov
Sumbar akan menerapkan syarat bagi perusahaan yang mengurus izin, mesti
dipastikan tenaga kerjanya telah terlindungi jaminan sosial.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Nazrizal
menyebut angkatan kerja di provinsi itu saat ini tercatat sekitar 2,6 juta orang
didominasi sektor informal.
"Persoalannya premi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sektor informal ini tidak
bisa dibantu melalui APBD seperti BPJS Kesehatan. Tetapi kita terus mendorong
agar dilakukan secara mandiri," ujarnya.
Premi untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya Rp16.800/bulan sementara manfaatnya
sangat besar. Ahli waris tenaga kerja yang telah jadi peserta akan mendapat
santunan Rp24 juta jika meninggal secara wajar dan meninggal karena kecelakaan
kerja minimal Rp60 juta.
Page 26 of 105.
