Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2019
P. 70
kata Menaker Ida Fauziyah.
Menaker menjelaskan, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
tentang Penempatan Pekerja Sektor Domestik telah berakhir sejak tahun 2016.
Indonesia sendiri sudah mengajukan pembaruan MoU sejak tahun 2015. Namun
hingga saat belum mendapat kesepakatan. "Ini juga didorong, kami meminta untuk
segera ada respon atau tanggapan propose yang sudah kami ajukan," jelas
Menaker.
Selain pembaruan MoU untuk penempatan pekerja sektor domestik, pertemuan ini
juga membahas kebijakan sepihak (uniteral) dari Pemerintah Malaysia. Kebijakan
sepihak tersebut diantaranya kebijakan double medical chek-up serta kebijakan
imigrasi seperti Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS), e-VDR
(Visa Dengan Rujukan), dan Imigration Security Clereance (ISC).
"Untuk itu, Indonesia meminta agar kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau kembali
dan perlu mendapat kesepakatan bersama. Sehingga, tidak ada salah satu pihak
yang dirugikan," terang Menaker.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, Indonesia
telah mengajukan draft MoU yang mencakup inisiasi penempatan melalui
mekanisme One Channel Recruitment. Dengan pertemuan kedua Menteri pada hari
ini, diharapkan proses pembaruan MoU dapat segera terselesaikan. "Ke depan,
semua pihak harus mengkonkritkan kebijakan One Channel dalam rekrutmen. Agar
semua terkonsolidasi, terkoordinasi, dan terdata," ujar Aris.
Page 69 of 88.
