Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 ApRIL 2019
P. 4
Sementara itu pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi mengamini. Pihaknya banyak menemukan
kendala untuk menghadapi industri 4.0 tersebut. Dua kendala yang dihadapi, yakni
anggaran dan keterbatasan SDM.
Menurut Al Hamidi, pihaknya telah mendatangkan beberapa mesin bubut sesuai
kebutuhan industri untuk digunakan BLK. Akan tetapi, jumlahnya masih jauh dari
ideal. Sarana pendukung dengan teknologi kekinian pun menjadi masalah tersendiri
bagi BLK, yakni kemampuan instruktur.
Kendati demikian, dirinya berupaya optimal menghadapi era industri digital dengan
melengkapi sarana sesuai kebutuhan industri saat ini. "Kita berikan pelatihan desain,
komputer, fotografi dan juga bisnis online," katanya,
Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan BLK Pemerintah
berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja jika
mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga
mencapai 189.
Di level nasional, persoalan BLK ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Pembangunan
BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga
2030. Bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi
dan jadi keuntungan bagi negara.
Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo
untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan
dan pelatihan vokasi.
Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga
setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan
pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.
(dam)
Page 3 of 68.
