Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2019

Title PEMKOT DEPOK AKAN BERI SANKSI PERUSAHAAN TIDAK BAYAR THR
Media Name megapolitan.antaranews.com
Pub. Date 28 Mei 2019
https://megapolitan.antaranews.com/berita/61328/pemkot-depok-akan-beri -sanksi-
Page/URL
perusahaan-tidak-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat akan memberikan sanksi
yang tegas kepada semua perusahaan jika tidak memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada karyawan yang telah bekerja.

"Harapan kami semua perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan mengikuti
peraturan yang berlaku," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok,
Manto di Depok, Selasa.

Ia mengatakan Wali Kota Depok juga telah mengeluarkan surat edaran tanggal 15
Mei tahun 2019, tentang THR keagamaan. Ini menjadi acuan perusahaan di Kota
Depok untuk bisa membayarkan hak karyawan/buruh tepat waktu.

Selain itu, kata Manto, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016
tentang THR Keagamaan bagi Para Pekerja. THR wajib hukumnya diberikan kepada
pekerja/buruh, paling lambat H-7 Lebaran.

"Kalau lewat satu atau dua hari, masih bisa kita toleransi. Namun, jika sudah lebih

dari aturan yang ditetapkan, maka akan kita evaluasi dan panggil perusahaan
tersebut," katanya.

Menurutnya, saat ini terdapat 673 perusahaan yang wajib lapor dan berdasarkan
evaluasi tahun 2018u, ada dua perusahaan yang telat membayarkan THR
keagamaan.

"Sudah kami beri teguran dan evaluasi. Tahun ini, kami terus mengimbau
perusahaan untuk membayarkan hak pekerja tepat waktu. Mudah-mudahan
masalah tahun lalu, tidak terjadi di tahun ini," ujarnya.

Manto menjelaskan pihaknya juga membuka posko pengaduan THR di Kantor
Disnaker mulai 24 sampai 31 Mei 2019. Pemerintah telah menetapkan batas akhir
pembayaran THR maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran.

Page 120 of 166.