Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2019

Menurut Ade, jumlah perusahaan swasta yang menunggak THR untuk karyawan
tahun ini naik dibandingkan 2019, yang berjumlah 14. Tahun ini, perusahaan belum
melunasi kewajiban mayoritas pada sektor industri tekstil dan garmen.

Perkembangan industri ini, kata dia, yang tersendat dalam beberapa tahun terakhir
bisa menjadi faktor perusahaan belum memiliki kas lebih untuk membayar THR.
Jumlah tenaga kerja yang banyak pada sektor industri tekstil dan garmen juga
kemungkinan menjadi alasan pembayaran tunjangan ini belum dilakukan "Berkaca
dari tahun kemarin sektor garmen dan tekstil situasinya sedang tidak stabil. Untuk
membayar upah saja kadang mereka berat apalagi harus membayar THR," kata
Ade.

Ade menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perusahaan yang tidak membayarkan
THR sesuai jadwal tetap berkewajiban memberikan uang tunjangan tersebut pasca
lebaran.

Jika tidak, kata dia, maka pemerintah daerah bisa memberikan sanksi baik teguran
maupun tertulis pada perusahaan yang bersangkutan. Kalau perusahaan tersebut
belum juga memenuhi hak para pekerja, maka langkah terakhir adalah mengurangi
porsi produksi.

"Tapi langkah ini berat harus dimulai dengan audit oleh akuntan publik," kata Ade.

Ade mengaku, sebenarnya tidak menginginkan perusahaan yang menunggak THR
sampai menurunkan produksi atau bahkan tutup. Sebab dampak jangka panjangnya
bisa lebih parah yakni bertambahnya jumlah pengangguran.

Sedangkan untuk tiga lembaga pemerintah di lingkup Pemprov Jabar yang belum
memberikan THR untuk pegawai non-AS, menurut Ade, berasal dari Dinas Tata
Ruang Kota Bandung, Puskesmas di Dayehkolot Kabupaten Bandung, dan Dinas
Pertanian Jabar.

Berdasarkan laporan yang diterima, kata dia, belum dibayarkannya THR pegawai ini
dikarenakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak dimasukan untuk
membayar pegawai tersebut. "Tapi akan konfirmasi ke Pemda setempat karena
memang ini tidak dalam ranah pengawasan ketenagakerjaan," katanya.

Page 134 of 166.