Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 164
DANA COVID-19 BELUM TERSERAP MAU DIPAKE BUAT KEREK EKONOMI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan memanfaatkan dana
yang belum terserap dari anggaran penanganan Covid-19 untuk mendongkrak kinerja
perekonomian. Langkah ini dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak kembali mengalami kontraksi
pada triwulan II1-2020 dan tidak masuk ke dalam jurang resesi.
Menurut An, sapaan akrab Sri Mulyani, optimalisasi peran belanja pemerintah menjadi sangat
penting untuk menstimulasi roda ekonomi.
"Kita harus terus melakukan perbaikan di dalam penyerapan anggaran. Untuk program-program
yang dilakukan revisi, maka revisi DIPA-nya kita lakukan secara cepat. Usulan-usulan baru juga
kita mintakan kepada kementerian/lem-baga yang menyiapkan, supaya mereka betul-betul bisa
melakukan, sehingga penguatan belanja pemerintah ini akan mendorong pemulihan ekonomi,"
kata Ani di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, beberapa usulan baru yang sedang disiapkan pemerintah antara lain usulan
pemanfaatan program kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga dan
pemda serta program insentif usaha.
Untuk pemanfaatan program kesehatan total usulannya Rp 23,3 triliun antara lain untuk
perpanjangan insentif tenaga kesehatan (nakes) dari hanya sampai September 2020 menjadi
hingga Desember 2020, perluasan insentif untuk non-nakes sampai dengan Desember 2020
serta pemberian reward untuk nakes dan non-nakes seperti halnya pemberian gaji-13.
"Ini sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan, sehingga tenaga kesehatan selain
mendapatkan insentif sampai Desember 2020, mereka akan dapat tambahan reward sebagai
apresiasi dari Pemerintah," katanya.
Usulan lainnya terkait upaya untuk mendukung rumah sakit agar tingkat kesembuhan meningkat
dan menekan tingkat kematian. Karenanya, perlu ada percepatan proses pengadaan alkes, dan
percepatan proses klaim biaya perawatan.
Untuk program perlindungan sosial, lanjut Ani, beberapa usulan baru dengan total usulan Rp
18.7 triliun menggunakan dana cadangan pangan atau logistik yang sampai saat ini belum
digunakan, antara lain untuk bantuan bagi kelompok pendapatan menengah, perpanjangan
diskon tarif listrik RT 450 VA (100 persen) dan 900 VA Bersubsidi (50 persen) sampai Desember
2020, serta penambahan diskon listrik untuk segmen bisnis dan industri 450 VA.
"Untuk usulan baru yang sudah DIPA sebesar Rp 11,8 triliun seperti bantuan pesantren untuk
membantu pelaksanaan protokol kesehatan dan pembelajaran, bantuan beras untuk penerima
PKII, dan bantuan tunai Rp 500.000 untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program
Kartu Sembako non-PKH," terangnya.
Selanjutnya, usulan pemanfaatan program sektoral Kementerian /Lembaga dan pemda yang
mencapai Rp 81,1 triliun, usulan ini termasuk bantuan produktif untuk usaha kecil dengan
nominal bantuan Rp 2,4 juta per penerima, bantuan untuk tenaga kerja terdampak sebesar Rp
600.000 per bulan selama empat bulan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta, usulan
berbagai program yang mendukung ketahanan pangan serta pengembangan investasi, program
Bangga Buatan Indonesia untuk mendukung UMKM dalam negeri berupa pemberian cashback
bagi konsumen.
Selain menggunakan pos cadangan perluasan, Sri Mulyani menyampaikan, kebutuhan untuk
usulan ini akan diambil dari pajak DTP (Ditanggung pemerintah) yang tidak akan terserap. qar
163
