Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 72
Ringkasan
Kabar baru, karyawan swasta tak ikut BPJS Ketenagakerjaan bisa akses bantuan Pemerintah
ini, nilainya sama.
Pemerintah Jokowi mengucurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada karyawan swasta
sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan.
KARYAWAN SWASTA TAK IKUT BPJS KETENAGAKERJAAN BISA AKSES BANTUAN
PEMERINTAH INI, NILAINYA SAMA
TRIBUNKALTIM.CO - Kabar baru, karyawan swasta tak ikut BPJS Ketenagakerjaan bisa akses
bantuan Pemerintah ini, nilainya sama.
Pemerintah Jokowi mengucurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada karyawan swasta
sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan.
Namun, karyawan swasta yang berhak mendapatkan BLT itu hanya yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek .
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membeberkan Pemerintah masih memiliki banyak program
bantuan, yang nilainya setara dengan BLT karyawan swasta .
Pemerintah menggelontorkkan subsidi gaji berupa bantuan langsung tunai ( BLT ) kepada
karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya untuk mendorong kinerja perekonomian yang
terpukul pandemi Virus Corona ( Covid-19).
Namun demikian, BLT tersebut hanya diberikan kepada karyawan swasta yang menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek .
Lalu bagaimana nasib pegawai swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta yang tidak mendapatkan
BLT tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyaluran bantuan
kepada pegawai swasta yang tidak menjadi peserta BPJamsostek merupakan tantangan bagi
pemerintah.
Namun demikian, dirinya menilai pemerintah telah menelurkan beragam alternatif bantuan sosial
yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat.
"Yang sekarang sudah ada melalui bansos, PKH ( Program Keluarga Harapan), sembako, dana
desa, ini kan semua jumlah benefitnya sama, 600.000 selama empat kali," jelas Sri Mulyani
dalam video conference, Senin (10/8/2020).
"Atau kalau kena PHK, mereka bisa masuk di Kartu Prakerja , di situ juga dapat 600.000 kali
empat, pemerintah mencoba cover dengan setiap program," lanjut Sri Mulyani .
Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dengan berbagai program tersebut,
setidaknya sudah ada 60 hingga 70 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori
kelompok penerima.
"Kalau ditambah 13 juta (karyawan penerima stimulus upah) ini kita berharap semua sudah
tercover menyeluruh dari berbagai program," jelas Sri Mulyani .
Lebih lanjut dirinya pun menjelaskan, syarat kepesertaan BPJamsostek diperlukan untuk
memastikan UU Jaminan Sosial.
71
