Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 243
"Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ekosistem dan industri pers (media) harus
berjalan dengan sehat dan terlindungi." "Agar masyarakat dapat terus menerima kualitas
informasi yang baik," kata Fadjroel lewat keterangan tertulis, Minggu (26/7/2020).
Menurut Fadjroel, negara membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif jernihnya, untuk
berdiri di depan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang
mengancam kehidupan demokrasi.
Lalu, membangkitkan semangat positif yang mendorong produktivitas dan optimisme bangsa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu virtual dengan Menteri
Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh.
Juga, dengan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat
(24/7/2020). Pertemuan itu menghasilkan sejumlah poin, yakni: 1. Pemerintah akan
menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, sebagaimana dijanjikan
Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres 72/2020, akan
ditegaskan PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.
2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan
atau penangguhan beban listrik bagi industri media.
3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk
industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.
4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran
premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.
5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi, dari yang
semula turun 30% menjadi turun 50%.
6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga
Rp 200 juta per bulan.
7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja
iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media lokal.
Dalam iklim demokrasi pada saat ini, pers adalah pilar ke-4 demokrasi, setelah lembaga
eksekutif (pemerintahan), legislatif (DPR/parlemen), dan Yudikatif (lembaga hukum).
Insan pers di media massa baik cetak maupun elektronik, memiliki peran dan andil yang sangat
besar bagi tegaknya hukum dan demokrasi di dalam negeri.
Pers yang sehat membentuk demokrasi yang sehat dan negara berkeadilan.
Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 26 Juli 2020, dikutip Wartakotalive dari
laman covid19.go.id : JAWA TIMUR Jumlah Kasus: 20.539 (21.0%) DKI JAKARTA Jumlah
Kasus: 19.125 (19.2%) SULAWESI SELATAN Jumlah Kasus: 8.881 (9.3%) JAWA TENGAH
Jumlah Kasus: 8.412 (8.3%) JAWA BARAT Jumlah Kasus: 6.039 (6.3%) KALIMANTAN
SELATAN Jumlah Kasus: 5.656 (5.7%) SUMATERA UTARA Jumlah Kasus: 3.390 (3.3%)
SUMATERA SELATAN Jumlah Kasus: 3.251 (3.5%) BALI Jumlah Kasus: 3.157 (3.2%) PAPUA
Jumlah Kasus: 2.889 (3.0%) SULAWESI UTARA Jumlah Kasus: 2.263 (2.2%) NUSA TENGGARA
BARAT Jumlah Kasus: 1.903 (2.0%) BANTEN Jumlah Kasus: 1.738 (1.9%) KALIMANTAN
TENGAH Jumlah Kasus: 1.632 (1.6%) MALUKU UTARA Jumlah Kasus: 1.441 (1.5%)
242
