Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 SEPTEMBER 2019
P. 55
"Kalian lihat datanya saja. Kan datanya sampai sekarang kan engga. Masih di
kisaran 100 ribuan itu," ucapnya.
Jumlah itu menurutnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah TKA di negara-
negara lain. Bahkan, kata dia, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri
disebutnya lebih besar dari jumlah TKA di Indonesia. Karena itu, Hanif menegaskan
jumlah TKA yang ada di Indonesia masih terkendali hingga saat ini.
"Karena skema pengendalian pemerintah terhadap TKA itu bukan hanya di kepmen.
Justru di perpres dan di permennya," kata dia.
Hanif menyampaikan Kepmenaker tersebut diterbitkan untuk menyerdehanakan
proses perizinan penggunaan TKA yang selama ini dinilai rumit. Lamanya proses
perizinan itu pun juga akan berdampak pada tingginya biaya perizinan.
"Dulu misalnya kalau orang mengajukan izin, dia harus dapat rekomendasi
kementerian teknis. Nah rekomendasi di kementerian teknis ini tidak ada
standarnya. Misalnya siapa boleh diizinkan atau tidak, ya suka-suka saja di situ,"
kata dia.
Hanif menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan TKA dari sisi
perizinan dan juga pengawasan di lapangan. Kualifikasi TKA pun juga sudah diatur
baik oleh Undang-Undang, Perpres, maupun Permenaker.
Seperti diketahui, Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu
yang dapat Diduduki oleh TKA tersebut diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif
Dhakiri pada 27 Agustus 2019. Dalam aturan tersebut, pemerintah membagi
pekerjaan yang bisa ditempati pekerja asing menjadi 18 kategori besar.
Yakni sektor konstruksi; real estate; pendidikan; industri pengolahan; pengelolaan
Page 54 of 135.
