Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 SEPTEMBER 2019
P. 73
Title MENTERI HANIF TERBITKAN ATURAN SOAL TKA, APA ISINYA?
Media Name tempo.co
Pub. Date 11 September 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1246568/menteri-hanif-terbitkan-aturan-so al-tka-apa-
Page/URL
isinya/full&view=ok
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri membantah anggapan bahwa pemerintah
memperluas kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui penerbitan
Keputusan Menteri Ketengakerjaan No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu
yang Dapat Diduduki oleh TKA.
Terbitnya Keputusan Menteri Ketengakerjaan (Kepmenaker) No. 228 Tahun 2019
tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing,
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
"Jadi kepmen itu penyederhanaan dari 19 kepmen. Kedua, itu merupakan
tindaklanjut dari permenaker (peraturan menteri tenaga kerja) yang menindaklanjuti
perpres tenaga kerja asing. Kan ada Perpres TKA, lalu ada permenakernya, lalu ada
kepmen mengenai jabatan," kata Hanif di Istana Negara, Rabu, 11 September 2019.
Dia mengungkapkan keputusan menteri tersebut menyederhanakan prosedur izin
penggunaan TKA yang selama ini panjang, rumit dan mahal. Jadi, kepmen ini
memuat jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya harus membutuhkan rekomendasi
kementerian teknis.
"Dulu misalnya kalau orang mengajukan izin dia harus dapat rekomendasi
kementerian teknis. Nah rekomendasi di kementerian teknis ini tidak ada
standarnya," ujarnya.
Soal kekhawatiran masyarakat atas banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia akibat
regulasi ini, Hanif mengemukakan kekhawatiran itu tidaklah berdasar karena syarat
dan pengajuannya masih ketat.
"Kalian lihat datanya saja. Kan datanya sampai sekarang kan enggak. Masih di
kisaran 100.000-an (jumlah TKA) itu. Yang itu kalau dibandingkan dengan negara-
negara lain, TKA di negara-negara lain jauh lebih kecil," tekannya.
Selain itu, Hanif meyakinkan pemerintah sudah melakukan sistem pengawasan TKA
sesuai dengan undang-undang, perpres, dan permenaker.
Page 72 of 135.
