Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020

Laporan pada Mei 2020 itu menunjukkan, pekerja informal, yang bergantung pada pendapatan
harian, mendapat pukulan paling keras. Namun, pekerja yang terdampak tak punya pilihan lain
di tengah minimnya lowongan kerja dan persaingan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif.
Situasi ini diproyeksikan banyak terjadi di negara berkembang yang sistem jaring pengaman
sosialnya lemah.

Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics Mohammad Faisal, Rabu (17/6/2020),
mengatakan, tanpa krisis ekonomi pun, penambahan pekerja informal di Indonesia sudah lebih
tinggi dibandingkan pekerja formal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Februari 2020, jumlah pekerja informal di Indonesia
mencapai 56,5 persen atau 70,04 juta orang. Mengacu data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan 31 Mei 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 6,4 triliun untuk membantu usaha
ultramikro dan UMKM melalui sejumlah bantuan pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat (KUR).
Namun, menurut Faisal, bantuan masih bisa dimaksimalkan, antara lain dengan pendampingan
teknis dan penciptaan pasar.

Menurut Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Jumisih, pendataan dan
perlindungan yang baik untuk pekerja informal juga diperlukan. Selama ini, pemerintah berdalih
sulit melindungi pekerja informal karena kendala data yang tersebar dan tak terorganisasi.

Data Kementerian Ketenagakerjaan terkait pekerja terdampak Covid-19 pun tidak mampu
menangkap kondisi pekerja informal sehingga mereka sulit mendapat bantuan jaring pengaman
sosial. Data per 27 Mei 2020, ada 318.959 orang pekerja informal atau hanya 10,4 persen dari
total 3,06 juta pekerja yang terdampak Covid-19. Padahal, sektor ini diyakini paling terpukul
akibat pandemi.

Ekonomi desa

Perubahan sektor ketenagakerjaan terutama terjadi di pedesaan. Beban ekonomi di desa
meningkat dengan surplus tenaga kerja akibat banyaknya pekerja terdampak Covid-19 dari kota
yang kembali ke desa karena kehilangan sumber pemasukan. Tak hanya pekerja l6kal, desa
juga menampung pekerja migran yang dipulangkan akibat Covid-19 dan kini menganggur.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, perlu ada intervensi pemerintah
untuk memastikan ketersediaan sarana produksi dan mekanisme pasar yang adil dan berpihak
pada sektor informal dan perdesaan.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Se-tiadi
mengatakan, pemulihan ekonomi pascapandemi telah ikut memperhatikan revitalisasi ekonomi
desa, antara lain lewat program ketahanan pangan, revitalisasi BUMDes, digitalisasi ekonomi
desa, dan padat karya tunai desa.

"Berbagai kajian menunjukkan, desa akan menjadi wilayah yang paling cepat rebound
pascapandemi karena penderita Covid-19 sedikit dan potensi ekonominya juga besar," ujar Budi.
(AGE)

10