Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat
dan daerah memastikan pekerja/buruh di masa pendemi Covid-19 dapat bekerja dengan aman
dan nyaman di lingkungan kerjanya masing-masing.

Untuk itu, Pengawas Ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan
pengendalian Covid 19 di tempat kerja, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam menerapkan
norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran, deteksi dini,
serta penegakan norma-norma ketenagakerjaan.
"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memastikan
pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19," ujar Menaker Ida dalam Webinar
bertema "Dinamika Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan Era New Normal Pasca
Covid19" yang diselenggarakan Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional (FKNKN) di
Jakarta.

Menteri Ida juga meminta Pengawas Ketenakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi
dengan kader Norma Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Mengingat, keberadaan
kader-kader tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-
norma kerja di perusahaan.

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara Pengawas Ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujar Menaker Ida didampingi Plt. Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Iswandi Hari.

Menteri Ida mengakui, dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan tantangan
klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan
jumlah perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.

"Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi
meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
dalam pengawasan norma kerja," katanya.

Menteri Ida mengungkapkan, jumlah perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor
Ketenagakerjaan mencapai 252.880 perusahaan dengan total tenaga kerja sebesar 13.138.048
orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, seorang
Pengawas Ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau
60 perusahaan dalam satu tahun.

"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,"
katanya.

Webinar dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2005 - 2009, Erman Suparno;
Direktur Kepesertaan BP Jamsostek, E. Ilyas Lubis; Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3, Ghasmahadi;
dan Ketua FKNKN, Hari Wijaya dan jajarannya.

184