Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 194
Selain itu, Kemnaker juga akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) seluruh Indonesia di 34 Provinsi dan tersebar di 514 kota atau kabupaten.
Berdasarkan penuturan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI &
Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Untuk diketahui, kebijakan perluasan penerima BSU ini, telah resmi diputuskan lantaran adanya
sisa anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) dan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan dan memperluas cakupan penerima
Program BSU.
"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477
pekerja. Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp.8,7
Triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," ujar Indah Anggoro Putri,
sewaktu mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa 28 September 2021.
Menurut Indah Anggoro Putri, menjelaskan realisasi dan perkembangan program BSU saat ini
sudah diberikan kepada 6.991.873 pekerja / buruh dengan alokasi anggaran mencapai sebesar
Rp6.9 Triliun.
"Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," kata Indah Anggoro Putri
Kemudian, Dirjen Putri merinci bahwa sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima
kemenaker sejumlah 8.508.527 calon penerima.
Lebih lanjut lagi, setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukanlah 758.327 data
pekerja yang dobel bansos atau sudah menerima bantuan sosial lain.
Tentunya data tersebut telah resmi dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.
"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU," ucap Dirjen Putri.
Sebagai informasi, program BSU tahun 2021, sedianya akan dituntaskan dan tersalurkan
semuanya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
hingga akhir Oktober 2021 nanti. Hal ini menurut arahan dari Menaker, Ida Fauziyah.
Menaker Ida menghimbau kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening
pekerjanya supaya cepat menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Begitu juga para pekerja / buruh yang telahmemenuhi syarat, akan tetapi belum menyerahkan
data nomor rekening bank-nya ke perusahaan agar segera menyerahkan ke perusahaan supaya
memperlancar proses pemberian bantuan.
"Saya mengimbau kepada seluruh perusahaan dan pekerja / buruh di seluruh Indonesia yang
belum mendaftar di program BPJS Ketenagakerjaan, segera daftarkan diri kita dan pekerja /
buruh kita pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan
demikian kita semua dapat terlindungi, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini," ucapnya
pada beberapa waktu belakangan.
"Gunakanlah sebaik-baiknya dana bantuan yang telah diberikan. Patuhi protokol kesehatan, dan
terus optimis kita pasti bisa melewati masa sulit ini apabila bersama-sama," imbuhnya.
193
