Page 3 - e-Resume Berita Ketenagakerjaan 7 Oktober 2019
P. 3
Sementara, pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja
mengisyaratkan penghitungan upah tahun depan
menggunakan aturan yang ada."Selama masih
menggunakan UU No. 13/ 2003 dan PP 78/201 masih itu,
upah itu (yang berlaku)," tandas Menteri Tenaga Kerja,
Hanif Dhakiri Kamis (3/10). Mengakui ada usulan revisi UU
Ketenagakerjaan, Hanif menegaskan, hingga kini belum ada
pembahasan lanjutan.
Hanif Dhakiri - Menteri Tenaga Kerja
Selama masih menggunakan UU No. 13/ 2003 dan PP 78/201
masih itu, upah itu (yang berlaku).
Mirah Sumirat - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)
Indonesia
Dasar penghitungannya: kebutuhan hidup layak yang sudah
ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya
Ajib Hamdani - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi) Tax Centre
Kenaikan upah buruh kisaran 8%.
Related News :
bisnis.com, Oct 4, 2019: KEMNAKER PASTIKAN BELUM ADA DRAF
REVISI UU KETENAGAKERJAAN
Rakyat Merdeka, Oct 6, 2019: TIGA TUNTUTAN BURUH UNTUK DPR
2019-2024 ANTARA LAIN TOLAK REVISI UU
KETENAGAKERJAAN
