Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 139
Title WABAH CORONA, KEMENAKER TAK BISA SANKSI PENGUSAHA YANG TAK MAMPU BAYAR
UPAH
Media Name kompas.com
Pub. Date 14 April 2020
https://money.kompas.com/read/2020/04/14/182100326/wabah-corona-kemena ker-tak-
Page/URL
bisa-sanksi-pengusaha-yang-tak-mampu-bayar-upah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran yang
mengatur pelaksanaan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait selama pandemi ini.
Hampir rata-rata perusahaan memilih untuk merumahkan pekerja/buruhnya.
Namun, dalam aturan tersebut tertulis pembayaran upah harus menyesuaikan
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes
Hindharno mengungkapkan, saat ini sanksi pun tidak dapat diberlakukan kepada
perusahaan meski dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
ada sanksi bisa diterapkan.
"Kalau di undang-undang pakai sanksi, tapi di era Covid muncullah poin keempat
perlunya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Tetapi di
perusahaannya punya SP (serikat pekerja) atau SB (serikat buruh), harus
dikonsultasikan kepada mereka di lingkungan perusahaannya," jelasnya ketika
dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Oleh sebab itu, menurut Soes, komunikasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh
saat ini menjadi solusi utama.
Selain itu, Kemenaker juga akan mendatangkan auditor untuk mengetahui kondisi
keuangan perusahaan yang dianggap tak mampu membayarkan upah kepada para
pekerjanya.
"Kami akan mendatangkan auditor independen untuk memeriksa kondisi keuangan
perusahaan. Tapi ini karena kondisi Covid, seluruh dunia merata, perusahaan nggak
produksi tidak mungkin bisa menggaji karyawannya," katanya.
Kemenaker juga mengimbau kepada perusahaan agar Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) menjadi opsi terakhir. Selain itu, Kemenaker juga menyarankan kepada
pengusaha untuk memangkas upah pekerja level atas.
"Kita juga mengimbau pengusaha agar mengurangi gaji level atas atau nggak usah
dibayar full, toh gajinya masih bisa mencukupi kebutuhan level-level di bawahnya.
Kerjanya nggak usah semua level bekerja shift atau bergantian maupun
pengurangan pegawai tetapi tetap sesuai ketentuan undang-undang," katanya.
Page 138 of 251.
