Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 225
Indonesia memang harus merespon permasalahan ekonomi ini dengan segera. Jika
pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang memadai atau
terobosan yang mengimbangi negara lain, Indonesia akan ketinggalan dan terpuruk
dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pascapandemi.
"Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi
tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat
sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
katanya melanjutkan.
Firman juga mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, justru tiap bidang
harus menjalankan tugasnya secara efektif. "Soal penanganan covid-19 sudah ada
gugus tugasnya. Tim ekonomi juga harus jalankan tugasnya, mempersiapkan
dampak ekonominya. Sehingga ketika semua ini berakhir, kita sudah siap dan
ekonomi juga pulih kondisinya," katanya.
"Pembahasan virtual untuk menyusun DIM butuh waktu karena tidak akan semudah
itu membahas hal krusial ini lewat virtual," timpal anggota Baleg Fraksi PAN, Desy
Ratnasari.
Sebaliknya, fraksi PKS dan Demokrat meminta agar pembahasan lanjutan RUU Cipta
Kerja sebaiknya ditunda. Dalam kondisi pandemi dikhawatirkan pembahasan akan
tidak maksimal. "PKS ingin agar pembahasan ini ditunda hingga presiden
menyatakan bahwa pandemi ini telah berakhir," ujar Anggota Baleg Fraksi PKS,
Adang Darajatun.
Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa
pemerintah telah siap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Berbagai hal yang
dianggap penting sepertiroad map pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah rampung
disusun. Dengan begitu pembahasan akan lebih efektif.
"Kami sudah punya road mapnya pada setiap klaster dan pasal apa saja aturan yang
terkait untuk dibahas," ujar Airlangga.
Terkait masukan menunda atau mengubah isi draf, Airlangga mengatakan
pemerintah memahami keinginan anggota dewan. Pemerintah menyadari bahwa
beberapa kondisi memang tidak akan sama pasca pandemi. "Tidak bisa dipungkiri
memang ada beberapa kondisi yang berubah karena pandemi.
Pemerintah masih menyiapkan tambahan-tambahan regulasi terkait covid-19," ujar
Airlangga. (Pro/A-1).
Page 224 of 251.
