Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 236
Title MPBI MINTA PEMERINTAH DAN DPR TUNDA PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 14 April 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/14/mpbi-minta-pemerintah-d an-dpr-
Page/URL
tunda-pembahasan-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyesalkan sikap DPR dan
Pemerintah yang ngotot membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah situasi
darurat corona. MPBI merupakan gabungan tiga konfederasi buruh terbesar dengan
jutaan anggota yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
pimpinan Andi Gani Nena Wea , Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
pimpinan Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
pimpinan Elly Rosita Silaban.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku prihatin atas sikap pemerintah dan
DPR yang terus membahas RUU Omnibus Law tanpa peduli terhadap kondisi bangsa
yang sedang dirundung bencana wabah corona (Covid-19). "Kami prihatin DPR dan
Pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembahasan di saat buruh sedang
mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi
corona," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Andi Gani menuturkan, darurat pandemi corona dengan eskalasi yang terus
meningkat perlu mendapat perhatian lebih dan fokus kerja dari pemerintah dan
DPR. Karena, akibat merebaknya Covid-19 banyak masyarakat yang sekarang susah
cari nafkah hinnga berhenti bekerja. Langkah DPR dan Pemerintah untuk
melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja justru akan membuat beban buruh
menjadi bertambah.
"Di saat pandemi masih terjadi, mereka justru ngotot terus membahas Omnibus
Law. Ini sangat aneh," ujarnya. Andi Gani menilai, DPR tak punya empati terhadap
jutaan buruh yang hingga hari ini ada yang tetap bekerja di pabrik meski ada
imbauan pembatasan interaksi sosial dan fisik. Selain itu, para buruh juga terancam
PHK di tengah pandemi corona.
"Desakan dari anggota sangat kuat untuk tetap melakukan unjuk rasa besar-
besaran melihat kerasnya sikap DPR dan Pemerintah. Kami meminta DPR dan
Pemerintah menunda pembahasan dan lebih baik fokus penanganan virus corona,"
tegasnya. Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah
membahas lagi RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari ini, Selasa (14/4/2020).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan draf Omnibus Law Cipta Kerja
yang merupakan usulan pemerintah dalam rapat kerja bersama Baleg DPR.
Page 235 of 251.
