Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 91
Title PROGRAM PRAKERJA HARUS TRANSPARAN
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 14 April 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/303712-program-prakerja-harus-t ransparan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar bijaksana dan
hati-hati dalam melaksanakan program kartu prakerja yang proses pendaftaran
tahap pertama sudah dimulai sejak Sabtu (11/4). Pasalnya, kuota gelombang
pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan
mencapai jutaan orang.
"Saat pemerintah menetapkan social distancing akibat mewabahnya covid-19,
sampai sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK
karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK," ujarnya
di Jakarta, kemarin.
Legislator NasDem itu minta kepada pemerintah agar memperhatikan mereka.
"Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa
mereka penuhi." Dalam persyaratan untuk mendapatkan kartu prakerja, disebutkan
yang boleh mendaftar ialah warga negara berusia 18 ta hun ke atas. "Apakah
mereka yang sudah berusia di atas 50 ta hun, misalnya, masih boleh men daftar?"
Rerie, sapaan akrab Lestari, juga mengingatkan agar pemerintah memersiapkan
tindak lanjutnya setelah para peserta ikut pendidikan dan pelatihan, misalnya
kesempatan atau lowongan kerja buat mereka. "Jangan sampai setelah mendaftar
dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi penganggur an," katanya.
Karena pendaftaran dilakukan secara online, anggota dewan ini mengingatkan agar
pemerintah juga menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem, dan IT-nya dengan
baik.
"Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah
malah memunculkan masalah baru," demikian Rerie.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan data
pekerja yang dirumahkan maupun yang di-PHK rilisan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).
Presiden KSPI Said Iqbal menuding, data yang menyebutkan jumlah tenaga kerja
yang di-PHK mencapai 1,2 juta itu diduga dikeluarkan untuk mengejar cairnya dana
bantuan sosial dan kartu prakerja.
Page 90 of 251.
