Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2019

Sejumlah pengaduan THR itu berasal dari sembilan provinsi di Indonesia yakni DKI
Jakarta 109 perusahaan, Jawa Barat ada 67 perusahaan, Banten 26 perusahaan, DI
Yogyakarta ada 15 perusahaan, Jawa Tengah ada delapan perusahaan, Jawa Timur
ada 21 perusahaan, Sumatera Barat satu perusahaan, Kalimantan Timur dua
perusahaan dan Jambi dua perusahaan.

"Berdasarkan laporan Posko Pengaduan THR Kemnaker, terjadi tren penurunan
jumlah pengaduan yang masuk dari tahun ke tahun. Kami terus pantau proses
penyelesaian kasus THR sampai tuntas," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif
Dhakiri.

Hanif mengatakan penurunan pengaduan permasalahan pembayaran THR
merupakan hasil dari upaya Kemnaker untuk meningkatkan hubungan industrial yang
harmonis antara pengusaha dan pekerja.

"Kesadaran para pengusaha untuk membayar THR bagi pekerja terus meningkat.
Apalagi pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
pengusaha kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
6 Tahun 2016," kata Hanif.

Untuk memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menaker
Hanif juga memperketat pengawasan dengan mengerahkan pengawas
ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah.

Hanif berharap ke depan jumlah pengaduan permasalahan THR terus menurun.
Pemerintah pun terus berupaya memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui regulasi
yang berpihak ke semua pihak terkait.

Selain menerima pengaduan pembayaran THR, Kemnaker juga menerima konsultasi
terkait pembayaran THR pada 2019. Tercatat ada 525 konsultasi yang terdiri dari 486
terkait konsultasi THR dan 39 konsultasi non-THR.

Kementerian Ketenagakerjaan membuka layanan Posko THR 2019 mulai 20 Mei
hingga 10 Juni 2019. Laporan pengaduan dan konsultasi THR diterima lewat laporan
langsung ke Posko THR atau via telepon, surat elektronik maupun pesan
WhatsApp/SMS.

Page 27 of 59.