Page 224 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

Mereka menjelaskan, penyelamatan wanita tersebut merupakan bagian dari operasi
penyelamatan terpadu oleh Departemen Tenaga Kerja (JTK), Satgas MAPO, dan kepolisian, yang
dilakukan menyusul pengaduan dan informasi dari KBRI Kuala Lumpur pada Senin (20/9/2021).

"Korban dianiaya secara fisik, yaitu ditendang di wajah saat meminta gajinya."

Dilaporkan bahwa perempuan tersebut masuk ke Malaysia secara legal dengan izin kerja sebagai
ART pada Juni 2003 melalui agen yang dikenalnya.

Setelah dia mendapatkan pekerjaan, dana 350 ringgit (Rp 1,19 juta) per bulan dipotong dari gaji
korban selama empat bulan sebagai pembayaran kepada agen.

Dikatakan juga bahwa izin kerja resmi perempuan itu berakhir pada Juni 2020. Oleh karena itu,
ia diklasifikasikan sebagai kerja paksa karena bekerja tanpa bayaran, ditolak kembali ke negara
asalnya, dan dianiaya.
Ada indikasi juga majikan melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Anti-Perdagangan
Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007, kata Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia.

Kementerian menambahkan, korban masih trauma dan ditempatkan di Shelter Zona Pusat di
Damansara, setelah dia diberi perlindungan Interim Protection Order (IPO) oleh Pengadilan Sri
Manjung pada hari yang sama dia diselamatkan.

IPO akan berlangsung selama 21 hari hingga 13 Oktober 2021 untuk melengkapi berkas
penyidikan berdasarkan UU ATIPSOM 2007 yang dilakukan oleh JTK.

Berkas penyidikan selanjutnya akan diserahkan kepada wakil jaksa penuntut umum untuk
diperiksa dan diputuskan.

"(Operasi) ini dengan jelas menunjukkan bahwa negara tidak akan pernah berkompromi dalam
masalah kerja paksa terlepas dari kebangsaan pekerja yang terlibat.".

223