Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

Seperti diketahui, teknis penyaluran BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Upah. Permenaker itu mengatur BSU hanya diberikan kepada pekerja di wilayah yang
menerapkan PPKM level 3 dan 4. Total ada 167 kabupaten/kota dan 28 provinsi penerima
bantuan.

Putri mengatakan, usulan perluasan cakupan wilayah penerima bantuan itu sudah disampaikan
ke Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Senin (27/9) dan tinggal menunggu ke
putusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ada tiga opsi yang diusulkan. Pertama, perluasan cakupan wilayah secara nasional hingga ke 34
provinsi dan 514 kabupaten/kota kepada total 8.605.7766 pekerja. Kedua, perluasan ke 34
provinsi dan 448 kabupaten/kota dengan jumlah penerima 8.473.647 orang. Ketiga, tetap
mengacu pada cakupan wilayah yang berlaku saat ini, yaitu 28 provinsi dan 158 kabupaten/kota
dan jumlah penerima 6.991.873 orang.

Putri mengatakan, usulan perluasan cakupan wilayah penerima bantuan ini awalnya diajukan
oleh beberapa lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan. Pertimbangannya, seluruh wilayah Indonesia terdampak pandemi
Covid-19 dan gejolak varian Delta pada Juli-Agustus 2021 sehingga seluruh wilayah seharusnya
menerima bantuan subsidi.

Sebelum ini problem sebaran wilayah dalam penyaluran BSU menjadi sorotan publik. Sebab,
masih banyak wilayah yang termasuk zona merah penyebaran Covid-19 pada periode Ju-li-
Agustus 2021 dan menerapkan PPKM level 3 dan 4, tetapi tidak terdaftar sebagai penerima
bantuan sesuai lampiran di Permenaker No 16/2021.

Pekerja informal

Problem lain yang banyak disoroti adalah ketimpangan pemberian bantuan subsidi upah yang
hanya ditujukan untuk peserta BP Jamsostek berkategori penerima upah yang notabene pekerja
formal serta mengecualikan pekerja informal berkategori bukan penerima upah dan pekerja
formal/informal yang tidak terdata di BP Jamsostek.

Menurut Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar, BSU tidak cukup hanya diperluas secara
kewilayahan hingga mencapai lingkup nasional, tetapi juga perlu memperhatikan pekerja di
sektor informal yang selama ini luput dari bantuan.

Selama ini pekerja informal kerap dikecualikan dari prog-ram-program bansos karena kendala
pendataan. "Kami mendesak Kemenaker dan BP Jamsostek untuk kembali meninjau program
BSU dengan memperluas cakupan calon penerima manfaat, terutama pada sektor informal," kata
Anshory.

Terkait wacana perluasan ini, Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Zainudin mengatakan,
pihaknya siap menyediakan data peserta tambahan jika pemerintah setuju memperluas cakupan
wilayah penerima.

Secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyetujui usulan perluasan
cakupan penerima BSU. Namun, ia meminta pemerintah dan BP Jamsostek menjelaskan
kekosongan data penerima sebanyak 1,7 juta orang. Sebab, awalnya pemerintah telah
menetapkan jumlah penerima 8,7 juta orang dengan data yang diklaim lengkap. (AGE)

klik.kompas.id/ekonomi | Baca artikel lainnya seputar Ekonomi di Kompas.id dengan __
memindai OR Code. https://qrs.ly/kccpryd

37