Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020

“Per hari Selasa (1/9) ada sekitar 1,9 juta yang sudah terdistribusi. Selebihnya itu memang masih
ada data, yang misalnya rekeningnya itu tidak aktif kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan
(BP Jamsostek) untuk disampaikan kepada para pekerjanya. Jadi kami ingin menyampaikan di
sini kepada teman-teman pekerja, serahkan nomor rekening yang aktif," kata Menaker usai rapat
kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Menaker, pemberian nomor rekening yang aktif akan mempermudah Pemerintah
menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per-bulan untuk empat bulan atau total Rp 2,4
juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Menaker membantah bahwa BSU diprioritaskan kepada pemilik rekening bank milik pemerintah
dan mengharuskan pekerja untuk memiliki rekening di bank negara. Himpunan Bank Milik Negara
(Him-bara) hanya menjadi bank penyalur. Sebab dari 1,9 juta pekerja yang telah mendapatkan
BSU, banyak juga yang memiliki rekening di bank swasta.

Ida menjelaskan, Kemenaker telah menerima data 3 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan
untuk penyaluran tahap kedua, setelah sebelumnya pada tahap pertama menerima 2,5 juta data
rekening pekerja. Data itu akan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian datanya.

'Prosedurnya setelah kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kami proses untuk
melihat kesesuaian data dan yang kami butuhkan sekarang adalah ada pernyataan dari BPJS
Ketenagakerjaan bahwa data itu valid," katanya.

Setelah pemeriksaan ulang di Kemenaker, data itu akan diserahkan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian akan memberikan dananya ke bank penyalur.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir
menyampaikan, Program BSU bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta perbulan berpeluang
diteruskan. 'Kita harapkan kalau program ini baik, bisa diteruskan. Tapi sekarang ini
keputusannya program hanya bisa berjalan sampai Desember," ujar Erick Thohir yang juga
Menteri BUMN usai melakukan pertemuan dengan Kadin mengenai 'Pengawasan Distribusi
Subsidi Gaji' di Jakarta.

Ia mengatakan, Komite dan Kadin sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan
terhadap distribusi BSU. Pemerintah menganggarkan dana Rp 37,8 triliun untuk 15,7 juta
pekerja. Pekerja akan mendapatkan subsidi Rp 2,4 juta yang dikirimkan dalam dua tahap
langsung ke nomor rekening peherima. (Sim/Ant)-f

93