Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 112

pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19, " ujar Menaker Ida dalam Webinar
              bertema  "Dinamika  Kepatuhan  Penerapan  Norma  Ketenagakerjaan  Era  New  Normal  Pasca
              Covid19"  yang  diselenggarakan  Forum  Kader  Norma  Ketenagakerjaan  Nasional  (FKNKN)  di
              Jakarta, Senin (15/6/2020).

              Menteri  Ida  juga  meminta  pengawas  ketenakerjaan  meningkatkan  kolaborasi  dan  sinergi
              dengan  kader  Norma  Ketenagakerjaan  di  perusahaan-perusahaan  mengingat  keberadaan
              kader-kader tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-
              norma kerja di perusahaan.

              "Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
              norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
              hak-hak pekerja juga terlindungi", " ujar Menaker Ida didampingi Plt. Dirjen Binwasnaker &
              K3 Kemnaker, Iswandi Hari.

              Menteri Ida mengakui dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan tantangan
              klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan
              jumlah perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.

              "Inovasi  pengawasan  dengan  menggunakan  piranti  teknologi  informasi  bisa  menjadi  solusi
              meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
              dalam pengawasan norma kerja," katanya.
              Menteri Ida mengungkapkan jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan
              mencapai  252.880  perusahaan  dengan  total  tenaga  kerja  sebesar  13.138.048  orang.
              Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  33  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara
              Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Permen  Ketenagakerjaan  No.  1  tahun  2020  tentang
              perubahan  atas  peraturan  Menteri  ketenagakerjaan  No.  33  Tahun  2016,  seorang  pengawas
              ketenagakerjaan  wajib  memeriksa  paling  sedikit  lima  perusahaan  setiap  bulan  atau  60
              perusahaan dalam satu tahun.

              "Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
              hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan, "
              katanya.

              Webinar dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode (2005 - 2009) Erman Suparno;
              Direktur Kepesertaan BP Jamsostek E Ilyas Lubis, Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3 Ghasmahadi;
              dan Ketua FKNKN Hari Wijaya dan jajarannya.

              (*).






















                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117